Pendidikan Kita, Mau Kemana?

Pendidikan semestinya menjadi solusi atas segala problema yang muncul dari berbagai kesenjangan yang terjadi. Pendidikan juga harus dipandang sebagai upaya investasi besar-besaran bagi harapan akan lahirnya sebuah pembaharuan bangsa, dari kondisi apa adanya menjadi sesuatu perwujudan idealisme yang telah dicanangkan. Bangkitnya sebuah generasi utama yang akan mewujudkan mimpi-mimpi baik para orang tua, tidak bisa ditempuh melainkan dengan pendidikan. Memang, pendidikan bukanlah segala-galanya namun ia adalah awal dari segalanya.

Indonesia adalah negri ironi, paling kurang seperti yang ingin disampaikan pesan dalam lirik sebuah lagu yang memisalkan ibu pertiwi sedang bersusah hati. Negri yang kekayaan alam dan jumlah manusianya yang melimpah ruah, alangkah hebatnya jika mampu disyukuri dan tidak cukup hanya memuji keindahan serta membanggakan potensi alam yang dimiliki. Kuncinya, lagi-lagi pendidikan yang berkeadaban, tentunya.

Berhasilnya pendidikan adalah ditandai dengan tegaknya keadilan dan tingginya peradaban manusia, bukankah begitu isyarat sila kedua dari falsafah bangsa yang dipersaktikan ? Maka jika rasa keadilan semakin hilang dari kesadaran kolektif karena selalunya ia sekedari utopi, masyarakat bangsa ini lama kelamaan akan patirasa dengan konsep negara hukum (rechstaat) sehingga patut diduga kondisi anomali serta chaos akan menjadi akhir yang pasti. Wallohu a’lam.

Begitupun dengan merosotnya etika keadaban diantara elemen masyarakat yang kemudian didiamkan demi menikmati kebebasan yang norak atau paling ‘mulia’ adalah dipertahankannya iklim toleransi yang menyimpang, maka pendidikan yang diselenggarakan hanya merupakan sebuah proses pengalihan kebejadan klasik dari bangunan moral tetua yang ambruk kepada generasi muda yang ‘galau’ dan semakin tidak tahu jalan.

Berbagai pemberitaan media belakangan, entah karena didorong rasa keprihatinan kalangan jurnalis atau masih dalam rangka pusaran pengalih-perhatian masyarakat akan kebobrokan jagad perpolitikan dan hukum, mengangkat potongan-potongan fakta kebrutalan beberapa sosok pelajar sekolah formal. Tawuran yang dipersiapkan karena terbukti dengan adanya persiapan senjata tajam dan semisalnya dalam tas-tas sekolah mereka sebagai tema utamanya. Sang Mentri Pendidikan Nasionalpun dibuat terpelongo dengan pengakuan pelajar yang merasa puas dengan menyabetkan sajam ke dada ‘rekan’ pelajar yang menjadi target tawurannya hingga ‘rekannya’ itu meninggal.

Memang, sosok pelajar sebagai generasi penerus bangsa dengan segala versi aktualisasi dirinya, termasuk yang berlaku brutal tadi, bukanlah sosok yang ‘ujug-ujug’ muncul begitu saja. Mereka adalah buah dari proses peradaban yang gagal dan melingkupi masyarakat sebagai para tetuanya. Karena kalau kita ngotot mengatakan, bahwa sisitim pendidikan berhasil maka tidak ada kata yang pantas bagi kita kecuali pelestari kebiadaban. Jadi kita sedang mencoba berkompromi dengan istilah kegagalan peradaban. Maknanya kita belum mampu meletakkan paradigma dan metode pendidikan yang seharusnya kepada generasi pewaris bangsa ini.

Boleh jadi, ketika para pendidik (yakni negara, masyarakat dan sekolah) itu sendiri justru menciptakan realita lingkungan didik yang tidak sejalan dengan ide-ide kebaikan universal ataupun kosongnya kearifan pada muatan lokal. Seperti wujudnya kondisi perpolitikan yang hipokrit (nifaq), penegakan hukum yang tebang pilih dengan pisau hukum yang hanya tajam kepada kalangan bawah, landasan ideologi yang absurd, perekonomian yang miskin kasih sayang dengan arus utama neo-liberalnya, serta berbagai patologi sosial yang terus menyeruak dan menggerogoti keselamatan publik, ini semua –secara alami- justru mendorong para pelajar untuk melakukan apa yang disebut sebagai penyimpangan adaptasional (abnormal behavior).

Dr. Syamsu Yusuf, LN dab Dr. A. Juntika Nurihsan dalam buku Landasan Bimbingan dan Konseling halaman 212-221, menjelaskan respon-respon yang diakibatkan penyimpangan adaptasional yang bermuara pada berbagai keanehan yang semestinya tidak dilakukan oleh kalangan terdidik seperti kaum pelajar ini. Yakni sejak reaksi bertahan, reaksi menyerang, reaksi melarikan diri dari kenyataan sampai penyesuaian diri yang patologis. Maka kita tidak boleh menimpakan produk kesalahan didik ini hanya kepada kalangan pelajar tersebut karena sebenarnya mereka adalah korban dari kegagalan kita membangun pendidikan yang berkeadaban.

Walaupun, kalangan pelajar sendiri seharusnya menyadari bahwa sebagai manusia-manusia muda yang diberikan anugerah dari Rabb Yang Maha Menciptakan berupa kebebasan berkeinginan (free of will) dalam berkeyakinan, berpendapat, bersikap dan bertingkah laku sehingga mereka tidak boleh bahkan jangan mau hanya menjadi bayangan suram dari sisi gelap kenyataan sekitarnya. Kita adalah makhluq merdeka terhadap pilihan yang ada sekalipun setiap pilihan pastinya dibatasi dengan konskwensi yang harsu dipikul oleh insan dewasa (baligh, menurut istilah fiqhnya). Maka ada 3 (tiga) hal yang perlu dipersiapkan para pelajar ketika mereka berani bangkit sebagai Fa’il (Subyek) pendidikan itu sendiri agar tidak tersesat jalan yakni:

1) Ketulusan keinginan (ikhlasun niat),

2) Perbaikan pemahaman (Ishlahul fahm) dan

3) Penambahan ilmu Agama (ziyadatul ‘ilmi ad Diin).

Namun untuk berubah menjadi baik bukan tanpa tantangan dan sebagai insan dewasa, siapapunkita apatah lagi pelajar, maka ia harus berani berenang didalam samudra tantangan hingga menaklukan tantangan itu menjadi peluang yang menjanjikan berbagai kebaikan bagi masa depan kita. Bukankah kita mendengar –lagi-lagi dari media- yang secara culas dan tidak bertanggung jawab melemparkan tuduhan bahwa para pelajar yang mau belajar ilmu agama dan merubah perilaku mereka sejalan tuntunan agama serta bernaung dibawah ROHIS adalah sarang TERORIS?

Masyarakat yang resah dengan keadaan pelajar semestinya juga tidak boleh menjadikan media sebagai satu-satunya sumber informasi yang menginspirasi jika media itu tidak jujur dengan etika profesi yang membatasi mereka sendiri. Penelitian ilmiah dan pantauan media sekilas apalagi jika awak media itu membawa rasa kebencian terselubung pada ajaran agama tertentu, pastinya akan berbeda. Karena yang satu hanyalah opini media sedangkan yang lain adalah fakta ilmiah.

Nur Ali dan kawan-kawan pada tahun 1998 melakukan penelitian tentang dinamika suasana religius di sekolah. Dan ternyata mendapatkan fakta bahwa keterlibatan sivitas akademika SMUN di Kodya Malang secara langsung dan aktif dalam setiap kegiatan keagamaan dan praktik-praktik keagamaannya yang dilaksanakan secara terprogram dan rutin di sekolah dapat menciptakan pembiasaan berbuat baik dan benar menurut ajaran agama yang diyakini dikalangan mereka.

Yang lebih naif lagi kalau ada penentu kebijakan dari kalangan pemerintah meniupkan api kecurigaan terhadap aktivitas pelajar-pelajar yang semakin religius dengan dalih deradikalisasi atau keamanan negara. Jelas ini adalah perwujudan kemunafikan yang nyata dan hanya muncul dari kalangan yang mengidap phobia terhadap nilai-nilai agama kecuali yang membawa keberuntungan kepadanya. Mungkin kalau dijaman Orba, kalangan semacam ini bisa segera dilaporkan sebagai kader-kader Partai Komunis Indonesia.

Sekularisasi Pendidikan

Umumnya, kita memahami bahwa Kementerian Pendidikan Nasional membawahi setiap institusi pendidikan yang memberi porsi pengajaran agama sangat sedikit dibanding muatan ilmu-ilmu selainnya dimana juga tidak jarang antara pelajaran atau mata kuliah yang diajarkan berbenturan dengan nilai-nilai agama. Sebaliknya, kementrian Agama mengurusi lembaga pendidikan yang seolah-olah full dengan ajaran agama.

Kenyataan itu sebenarnya menunjukan kuatnya paham sekular dikalangan pemerintahan disatu sisi dan juga pandangan masyarakat yang juga terbawa sekular-sekularan sebagaimana para pejabat negara itu. Mestinya , kalau bangsa Indonesia ingin konsekwen dengan klaim sebagai masyarakat yang religius maka sudah semestinya menghilangkan dikotomi tersebut yakni dengan menghasung kebijakan pokok yang menjadikan agama sebagai faktor dominan yang mewarnai kebijakan dan perilaku masyarakatnya. Singkatnya adalah penerapan religiofication dalam semua sektor kehidupan individu, keluarga dan masyarakatnya.

Dikotomi pendidikan sebagai akibat sekularisasi , mengakibatkan kesenjangan antara orang yang disebut tokoh agama dengan para pelaksana kekuasaan, baik kalangan birokratnya maupun aparat keamanannya. Padahal tidak mungkin di Indonesia ada birokrat atau aparat yang tidak beragama. Kesenjangan ini melahirkan sikap saling mencurigai sehingga dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk mengadu-domba keduanya. Konflik terbuka ataupun perang dingin yang kemudian wujud menjadi wahana sebahagian orang untuk mengais rejeki dengan menyelenggarakan proyek yang memakan anggaran negara berbasis issu-issu yang layak jual. Kalau dulu jaman Orba ada issu makar (subsersif) terhadap negara oleh mereka yang dikotakkan dalam label ekstim kanan, maka sekarang kaum muslimin yang ‘fanatik’ dalam beragama dituding sebagai teroris.

Pada akhirnya, pendidikan yang ada tampaknya hanya melestarikan profil masyarakat beragama dan bukannya masyarakat religius. Masyarakat beragama cukup memiliki KTP dimana didalamnya ada kolom agama sedangkan masyarakat religius adalah masyarakat yang menjadikan agama sebagai fondasi sekaligus persepsi dan menterjemahkan nilai-nilai agamanya dalam semua aspek kehidupan, baik dibidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hankam maupun hubungan internasional. Negara mestinya mampu menyusun dan menjalankan sistem pendidikan yang mengimplementasikan perspektif yang luhur ini. Tidak malah mencurigai agama sebagai kambing hitam dari segala permasalahan yang muncul dalam masyarakat. Wallohu Ta’ala a’lam.

(Abdurrahman S.)
Sumber:muslimdaily.net

Share this:

Post a Comment

 
Copyright © Warta Dakwah | Media Pencerah Umat. Designed by OddThemes