MK: BP Migas Inkonstitusional

Mahfud MD.
FUNGSI dan tugas Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan pemerintah cq kementerian terkait, sampai diundangkannya undang-undang yang baru yang mengatur hal tersebut. Ketua Majelis Hakim Mahfud Md membacakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pengujian UU Migas di Jakarta, Selasa (13/11).
MK menyatakan pasal tentang tugas dan fungsi BP Migas dalam UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak memiliki hukum mengikat.
MK menyatakan frasa “dengan Badan Pelaksana” dalam Pasal 11 ayat (1), frasa “melalui Badan Pelaksana” dalam Pasal 20 ayat (3), frasa “berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana dan” dalam Pasal 21 ayat (1), frasa “Badan Pelaksana dan” dalam Pasal 49 UU Migas bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
“Seluruh hal yang berkait dengan Badan Pelaksana dalam Penjelasan UU Migas bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” lanjut Mahfud.
MK juga menyatakan Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48 ayat (1), Pasal 59 huruf a, Pasal 61, dan Pasal 63 UU Migas bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. UU Migas dinilai membuka liberalisasi pengelolan migas karena sangat dipengaruhi pihak asing.
MK dalam pertimbangannya mengatakan hubungan antara negara dan sumber daya alam migas sepanjang dikonstruksi dalam bentuk KKS antara BP Migas selaku badan hukum milik negara sebagai pihak pemerintah atau yang mewakili pemerintah dengan badan usaha atau bentuk usaha tetap sebagaimana diatur dalam UU Migas bertentangan dengan prinsip penguasaan negara yang dimaksud konstitusi.
Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva, saat membacakan pertimbangan, mengatakan jika keberadaan BP Migas secara serta merta dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.
Dinyatakannya, karena BP Migas tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat, pelaksanaan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang sedang berjalan menjadi terganggu atau terhambat karena kehilangan dasar hukum.
“Hal demikian dapat menyebabkan kekacauan dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang tidak dikehendaki oleh UUD 1945. Karenanya, Mahkamah harus mempertimbangkan perlunya kepastian hukum organ negara yang melaksanakan fungsi dan tugas BP Migas sampai terbentuknya aturan yang baru,” kata Hamdan. (Pz/Antara/Metro)

Share this:

Post a Comment

 
Copyright © Warta Dakwah | Media Pencerah Umat. Designed by OddThemes