Larangan Fotocopy E-KTP Timbulkan Korupsi Baru

Wartadakwah.com - Jakarta - Munculnya surat larangan untuk memfotocopy Kartu Tanda Penduduk Eletronik (EKTP) dan pemberitahuan kepada berbagai instansi tentang penyiapan infrastruktur terkait hal tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan penyimpangan dana institusi terkait.

”Saya khawatir, hal ini akan menmbuka peluang baru bagi aparat terkait untuk melakukan penyimpangan dana,” jelas Pengamat Politik Universitas Airlangga, Haryadi kepada INILAH.COM, Jumat (10/5/2013).

Kekhawatiran Haryadi bukan tak beralasan. Hal tersebut karena surat yang baru saja diterbitkan oleh Kementrian Dalam Negeri ini seharusnya disosialisasikan sejak awal.

Terlambatnya sosialisasi kepada masayarakat, akan berdampak pada penganggaran sistem lain yang nantinya akan menelan biaya yang tidak sedikit.

Mulai dari tahap persiapan, pemerintah daerah dan instansi-instansi pemerintahan lain harus mulai melengkapi insfrastruktur. Tak berhenti disini, selain infrastruktur para individu atau sumber daya manusia yang akan memanfaatkan alat pembaca chips atau biasa disebut card rider juga harus dilatih dan dipersiapkan.

Hal ini sehubungan dengan belum meratanya ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi di Indonesia.

Belum lagi jika pada saat keduanya telah siap, kemungkinan rusaknya EKTP yang sekarang sudah beredar dimasyarakat juga bisa terjadi dan harus diantisipasi.

“Mestinya dikantor-kantor pemerintahan juga disediakan instrumen untuk mengganti EKTP yang rusak tersebut,”jelas Haryadi.

Munculnya berbagai masalah tersebut bisa jadi akan membuat pemerintah merumuskan bentuk EKTP yang lebih mudah digunakan. Hal inilah yang kemudian dikhawatirkan akan membuka peluang bagi pihak terkiat membuat program baru yang menelan biaya besar pemerintah.

“Jika hal ini terjadi, bisa saja pemerintah membuat program baru yang tentu biayanya tidak sedikit,” jelasnya. [gus/inilah]

Share this:

Post a Comment

 
Copyright © Warta Dakwah | Media Pencerah Umat. Designed by OddThemes