Kurikulum 2013 Dihentikan, Negara Rugi Trilyunan Rupiah

Wartadakwah.net - Pelaksanaan Kurikulum 2013 yang dimulai pada masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang baru saja dilaksanakan serentak diseluruh Indonesia pada tahun ajaran ini mengalami penundaan akibat perubahan arah kebijakan Pemerintahan baru yang dipimpin Presiden Joko Widodo.
 
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tidak setuju Kurikulum 2013 dihentikan Pemerintah, dalam hal ini Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan.
Sebab, proses perumusan dan penerapan kurikulum di masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono itu telah menghabiskan anggaran hingga triliunan rupiah, sehingga rugi besar bila dihentikan.
 
"Penghentian kurikulum ini implikasinya berat. Saya dengar itu (Anggaran Kurikulum 2013) mencapai di atas Rp 2 triliun untuk mencetak bukunya, kalau ini masuk APBN ini kan hangus. Nah, jangan ini sampai mubazir," kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin 8 Desember 2014.
 
Fahri menegaskan, Pemerintahan Joko Widodo jangan asal membuat kebijakan baru dan menghilangkan kebijakan pemerintahan yang lama. Menurutnya, suatu kebijakan dibuat harus efektif dan efisien. Sehingga, negara tidak dirugikan, sebab Kurikulum 2013 yang menelan anggaran besar telah berjalan.
 
"Jadi, jangan karena ingin sesuatu yang baru semuanya harus begini dan begitu. Jangan seolah-olah ini negara baru dipimpin oleh orang baik. Hormatilah Pak SBY dan para menteri-menterinya," kata Fahri.

Dokumen Pergantian Kurikulum Pendidikan di Era SBY Lenyap
Ia menambahkan, bila kurikulum 2013 itu memiliki kekurangan, maka tinggal disempurnakan. Bukan dengan cara langsung dihentikan dan dibuat yang baru.
"Pemberhentian ini implementasinya sangat berat, tidak bisa disetop mendadak seperti bajaj. Perlu proses dan pelan-pelan," ujarnya.
 
Politisi PKS itu mengibaratkan, penghentian Kurikulum 2013 itu sama halnya ketika Presiden Jokowi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, yang mana kebijakan Jokowi itu tidak menghargai Pemerintahan SBY yang menyarankan, agar tidak menaikkan harga BBM bersubsidi.
"Jangan ingin kelihatan gagah, ditolak (Kurikulum 2013). Ini sama seperti BBM yang dibeli dari Angola seharga Rp15 triliun. Negara ini sudah rugi Rp2 triliun kalau setop kurikulum 2013. Hormati dong Pak SBY, kan sudah berkuasa (Jokowi), jadi tak perlu pencitraan lagi," ujarnya. (viva/islamedia)

Share this:

Post a Comment

 
Copyright © Warta Dakwah | Media Pencerah Umat. Designed by OddThemes