Gugatan Bang Haji Rhoma Irama Dikabulkan

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan Partai Idaman, yang dilayangkan oleh Rhoma Irama soal verifikasi peserta pemilu. MK menanggap proses verifikasi pemilu di pasal 173 ayat 1 dan 3 UU No 7/2017 tentang pemilu bersifat diskriminatif.

“Mengadili, mengabulkan permohonan untuk sebagian dalam pasal 173 ayat 1 dan 3 tidak mempunyai kekuatan hukum,” ucap Ketua MK Arief Hidayat, dalam sidang putusan di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (11/10/2017).

Rhoma Irama menggugat 2 pasal dalam UU pemilu yaitu pasal 222 tentang presidential threshold (PT) dan pasal 173 ayat 1 dan 3 tentang verifikasi pemilu.

“Permohonan pemohon pasal 222 tidak beralasan menurut hukum,” ujar Arief.

Namun, MK hanya mengabulkan gugatan Bang Haji Rhoma di pasal 173 saja. Menurut majelis, isi dari pasal 173 ayat 1 dan 3 sudah pernah dibatalkan oleh MK pada UU Pemilu sebelumnya.

“Seluruh peserta pemilu haruslah sama diperlakukan selayaknya oleh penyelenggara pemilu,” ucapnya.

Majelis menambahkan, keputusan DPR untuk menghidupkan pasal tentang verifikasi parpol yang sebelumnya sudah dibatalkan oleh MK, tidak beralasan menurut hukum.

“Ihwal dihidupkan kembali pasal ini, padahal telah dinyatakan mahkamah inskontitusional maka pembentuk konstitusoinal tidak punya alasan hukum untuk menghidupkan kembali pasal a quo yang telah dinyatakan inskonstisuional,” ucap anggota majelis, Manahan Sitompul.

Recommended For You

About the Author: admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *