Luar Biasa! Kades-Pemdes Ciamis dan Pangandaran Tolak Kerusuhan Sengketa Pilpres di MK

CIAMIS – Setelah ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda hingga pejabat pemerintahan Kabupaten Ciamis dan Pangandaran menolak aksi kerusuhan terkait sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), kini giliran para Kepala Desa (Kades) dan Pemerintahan Desa (Pemdes) menyerukan hal yang sama.

Kepala Desa Cibadak Banjarsari Ciamis Olis Nurholis mengatakan siap membantu mengamankan wilayah Kabupaten Ciamis, khususnya di Desa Cibadak.

Menurutnya, seluruh masyarakat harus mendukung apapun putusan dari MK, karena MK adalah lembaga yang sah dan legal. “Apapun hasilnya nanti di MK, masyarakat harus siap,” terangnya, Senin (17/6/2019).

Pihaknya menghimbau masyarakat hendaknya kembali bekerja seperti sedia kala. Mari kita bersama menyambut pemimpin baru yang amanah,” sambungnya.

Senada disampaikan Kepala Desa Sukamukti Kecamatan Pamarican Ciamis Agus ilham. “Menolak segala bentuk kekerasan dan kerusuhan dalam sidang MK,” tandasnya.

“Jaga kondufititas situasi yang damai dan mari kita bangun bersama Kabupaten Ciamis yang kita cintai ini,” tambahnya.

Lebih dari itu, Kades Sukamukti turut mengapresiasi TNI Polri dalam pengamanan Pemilu 2019 hingga bulan Ramadhan dan perayaan Hari Raya Idul Fitri tahun ini.

Hal yang sama diungkapkan Kepala Desa Sukajadi Kecamatan Pamarican Ciamis Haiz Azka. “Mengapresiasi langkah TNI Polri yang sudah melaksanakan pengamanan Bulan Ramadhan hingga Idul Fitri,” ucapnya.

Menurut dia, masyarakat Desa Sukajadi juga menolak segala bentuk kekerasan ataupun kerusuhan dalam rangka sidang sengketa Pilpres di MK.

“Jaga kondusifitas, keamanan dan situasi Ciamis yang sejuk, aman dan damai. Mari kita bangun bersama situasi tersebut,” imbuhnya.

Sementara itu Pemerintahan Desa Sidomulyo Pangandaran pun angkat bicara. Selain mengapresiasi kinerja TNI Polri dalam pelaksanaan pengamanan Pemilihan Umum  2019, pihaknya juga menolak segala bentuk kekerasan dan kerusuhan dalam pelaksanaan sidang hingga putusan MK, terkait sengketa Pilpres.

Hal yang sama diserukan Pemerintah Desa Putrapinggan Kecamatan Kalipucang Pangandaran. Mereka menghinggau semua masyarakat untuk mendukung langkah konstitusional dan menolak kekerasan yang mengancam NKRI.

 

Recommended For You

About the Author: admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *